Jika Anda merupakan seorang pemilik usaha atau bisnis, pastinya pernah mengenal istilah SKDP bukan? Apa itu SKDP dan perlukah perusahaan kecil seperti UMKM untuk membuatnya?

Nah, bila Anda ingin tahu terkait hal tersebut, maka silakan simak ulasan lengkapnya berikut ini!

Pengertian SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)

SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) adalah sebuah surat yang berisikan data terkait domisili atau alamat berdirinya perusahaan yang menjadi pra syarat dalam pendirian perusahaan itu sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa SKDP itu layaknya sebuah identitas dari perusahaan itu sendiri.

Surat ini akan menyatakan secara jelas terkait domisili badan usaha agar sah secara hukum serta memiliki hak dan kedudukan yang jelas di mata hukum. Dengan adanya SKDP ini, maka lokasi usaha Anda akan diakui secara resmi dan legal dalam hukum.

Seperti yang kita tahu, domisili usaha menjadi salah satu faktor utama yang digunakan dalam mengurus serangkaian proses perizinan pendirian usaha. Hal ini akan menyangkut beberapa aspek sekaligus seperti halnya tata tertib serta pajak sesuai aturan Pemda setempat.

Proses pelayanan SKDP merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah setempat. Karena itulah tiap daerah sering kali punya aturan yang berbeda-beda satu sama lain. Bahkan, di beberapa daerah telah menghapuskan kebijakan SKDP seperti halnya di DKI Jakarta dan Depok.

Jenis Perusahaan yang Wajib Memiliki SKDP

Bagi para pengusaha pemula, seringkali mereka bingung apakah usaha yang dimilikinya wajib memiliki SKDP atau tidak. Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka kami berikan rincian terkait jenis-jenis perusahaan yang wajib memiliki SKDP sebagai berikut:

  • PT (Perseroan Terbatas)
  • CV (Commanditaire Vennootschap)
  • Koperasi
  • Firma (Persekutuan Firma)
  • Usaha perseorangan
  • Setiap usaha yang berbasis profit

Dari beberapa contoh jenis perusahaan di atas tentu kita tahu bahwa semua perusahaan, lembaga, ataupun organisasi yang dibuat dan dikelola dengan tujuan untuk mencari keuntungan, maka wajib memiliki SKDP.

Baca juga:
Cara Membuat IUMK yang Wajib Para Pengusaha UMKM Ketahui
Waarmerking: Pengertian, Syarat dan Prosedur Pembuatannya

Jadi, bila Anda memiliki perusahaan walaupun itu hanya sebatas industri rumah tangga atau UMKM, maka harus memiliki SKDP atau disesuaikan dengan aturan dari pihak pemerintah daerah tempat berdirinya usaha tersebut.

Prosedur Mendapatkan SKDP bagi Pengusaha

Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan apabila ingin mendapatkan SKDP untuk perusahaan yang Anda miliki:

1. Pastikan SKDP Masih Berlaku di Kota Anda

Sejak 2019, SKDP sudah dihapuskan di Jakarta dan Depok sesuai dengan Surat Keputusan No. 27 / 2019 terkait Penutupan SKDP dan SKDU.

Karena sudah dihapus, maka SKDP digantikan dengan NIB sehingga saat mengurus perizinan lainnya sudah tidak memerlukan adanya SKDP lagi, cukup memiliki NIB sebagai syarat pokok pengganti SKDP.

Beberapa daerah menetapkan syarat bahwa SKDP harus berada di zona komersial. Artinya, jika perusahaan Anda didirikan di luar zonasi bisnis atau bukan di wilayah perkantoran, maka tidak dapat mengurus perizinan SKDP ini.

2. Siapkan Persyaratan yang Dibutuhkan

Sebelum Anda mendaftar, pastikan sudah menyiapkan terlebih dahulu persyaratan persyaratan berkas yang nantinya dibutuhkan seperti halnya:

  • KTP / Identitas Pemilik Usaha, Pemohon, atau Penanggung Jawab
  • Surat Kuasa (jika yang mendaftar bukan salah satu dari ketiga pihak di atas)
  • Foto Lokasi Usaha dan Fotokopi IMB
  • Dokumen Perusahaan (termasuk Akta Pendirian / Perubahan, SK Pendirian / Perubahan Perusahaan dan NPWP Perusahaan)
  • Bukti Kepemilikan Tanah*
  • Bukti Pembayaran PBB (tahun terakhir)
  • Surat Pernyataan Domisili Bermaterai

*Catatan: Untuk bukti kepemilikan tanah, Anda perlu mengetahui jenis dari kepemilikan itu sendiri. Misalnya, jika tanah milik pribadi maka perlu melampirkan foto kopi sertifikat hak milik, jika menyewa maka perlu menyertakan surat keterangan sewa atau sertifikat hak guna.

3. Kunjungi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Tiap kota punya PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu yang akan melayani beragam jenis kebutuhan sipil, salah satunya ialah terkait pembuatan SKDP.

Karena itu, kunjungilah PTSP di kota masing-masing yang menjadi domisili dari usaha Anda berada. Pastikan untuk mendatanginya di jam kerja yakni mulai dari Senin – Jumat mulai dari pukul 08.00 waktu setempat.

Setelah sampai di PTSP, selanjutnya Anda perlu menyerahkan formulir serta dokumen kepada petugas yang ada. Mereka akan mem-verifikasinya dan jika masih ada yang kurang maka akan meminta data tambahan sebelum melanjutkan proses.

4. Penerbitan SKDP

Terkadang, petugas akan melakukan survei langsung ke lokasi tujuan guna mem-verifikasi bahwa data yang Anda berikan telah sesuai.

Setelah itu, mereka baru menerbitkan SKDP sesuai dengan data yang diperoleh dari dokumen yang dikirimkan serta dari hasil survei ke alamat langsung.

SKDP bisa terbit hari itu juga atau harus menunggu beberapa hari sampai beberapa minggu bila antrean banyak. Nah, SKDP ini dapat berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah berakhir.

Nah itu dia beberapa hal yang bisa kami informasikan terkait SKDP. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat bagi Anda!

Comments are closed.