Dalam dunia hukum, kita mengenal salah satu istilah yang disebut sebagai Waarmerking. Dalam pelaksanaannya, Waarmerking ini berhubungan erat dengan notaris karena hal tersebut merupakan salah satu kewenangannya.

Untuk tahu lebih lengkap seputar apa itu Waarmerking, maka silakan simak ulasannya di bawah ini.

Pengertian Waarmerking

Waarmerking merupakan kewenangan notaris untuk membukukan surat atau dokumen di bawah tangan yang dibuat melalui pendaftaran dalam buku khusus yang bernama Buku Pendaftaran Surat di Bawah Tangan.

Istilah Waarmerking juga dikenal sebagai “register” karena menyangkut kewenangan seorang notaris dalam mendaftarkan surat bawah tangan.

Waarmerking bersifat otentik dan kokoh secara hukum apabila di antara para pihak yang terlibat mengakui, menyetujui dan tidak menyangkal tanda tangannya yang terdapat pada surat perjanjian tersebut.

Beberapa jenis akta atau surat yang dapat di Waarmerking ialah surat:

  • Kontrak Kerja
  • Surat Perjanjian Kerja
  • Surat / Akta di Bawah Tangan

Seperti yang tertuang dalam KUH Perdata pasal 1874 dan 1880 dijelaskan bahwa setiap akta atau surat bawah tangan harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari seorang notaris atau pegawai lain sesuai ketetapan UU.

Baca juga:
Apa itu SKDP dan Wajibkah Membuatnya?
Cara Membuat IUMK yang Wajib Para Pengusaha UMKM Ketahui

Karena sifatnya yang krusial inilah maka akta bawah tangan harus dilegalisasi dan terdaftar pada buku khusus yang dimiliki notaris. Dengan begitu, perjanjian tersebut bersifat mengikat sehingga legalitas terjamin dan punya kekuatan hukum apabila terjadi sengketa.

Dalam UU No. 30 / 2014 pasal 15 ayat 2 poin b menyebutkan bahwa notaris berwenang membukukan surat di bawah dengan kode register “Waarmerking”. Fungsi dari hal ini tentu saja untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan adanya penyangkalan perjanjian dari salah satu pihak.

Berdasarkan bentuk dokumennya, Waarmerking ini terdiri atas anatomi sebagai berikut:

  1. Judul
  2. Pembukaan
  3. Komparisi
  4. Premisse
  5. Isi Kontrak
  6. Penutup

Dasar Hukum Waarmerking

Waarmerking bila ditinjau dari kekuatan hukumnya maka ia masuk ke dalam jenis hukum acara perdata berupa alat bukti tulisan / surat. Ada banyak dasar hukum yang mengatur terkait Waarmerking. Di antaranya ialah:

  • KUH Perdata pasal 1867 – 1894
  • HIR Pasal 138, 165, 167
  • RBG Pasal 164, 305, 285
  • UU No. 30 / 2014 Pasal 15

Dalam prakteknya, seorang notaris tidak hanya membuat Waarmerking saja, melainkan juga beberapa dokumen lain layaknya akta notaris, legalisir dan perjanjian lain.

Yang membedakan antara Waarmerking dan lainnya adalah pada fleksibilitas pembuatan Waarmerking itu sendiri (tidak membutuhkan prosedur pembuatan sesuai UU). Jadi, selama memenuhi syarat perjanjian, maka akta Waarmerking sah secara hukum.

Prosedur Pembuatan Waarmerking

Apabila Anda ingin membuat Waarmerking yang berisi suatu perjanjian, maka pahami dulu prosedur-prosedur lengkapnya berikut ini:

  1. Pastikan Anda telah melakukan perjanjian dengan tanda tangan lengkap antara kedua belah pihak. Jika memungkinkan, beri materai pada surat perjanjian tersebut
  2. Bawalah surat tersebut ke notaris sesuai yang Anda pilih. Pastikan, notaris tersebut mendapatkan persetujuan dan pengakuan dari kedua belah pihak yang tercantum dalam surat perjanjian
  3. Selanjutnya, pihak notaris akan mendaftarkan surat perjanjian tersebut ke “Buku Pendaftaran di Bawah Tangan” (Waarmerking)
  4. Jika sudah, maka nantinya pihak notaris akan menyerahkan kembali surat tersebut kepada masing-masing pihak yang bersangkutan
  5. Selesai! Nantinya jika terjadi sengketa terkait surat perjanjian tersebut, maka pihak notaris dapat menjadi saksinya

Nah, dalam prosedur pembuatan Waarmerking ini tidak dilakukan adanya legalisasi atau legalisir serta tidak dibutuhkan adanya dokumen pelengkap apapun.

Peran notaris hanya mendaftarkan saja pada buku tersebut di atas dapat menjadi saksi pembenaran atas konflik yang terjadi pada perjanjian tersebut. Karena itulah, nantinya notaris tidak berhak ikut campur dalam isi surat perjanjian, namun hanya sebagai saksi pihak ketiga saja.

Hal-Hal yang Menjadikan Waarmerking Tidak Sah

Surat perjanjian yang di Waarmerking oleh notaris wajib menggunakan data / informasi yang sebenar-benarnya tanpa menambahkan atau mengurangi sesuai kondisi aslinya. Hal ini karena surat ini akan tercatat secara hukum dan dapat dijadikan alat bukti hukum di pengadilan bila dibutuhkan kelak.

Karena itu, sudah seharusnya pembuatan Waarmerking dilarang melakukan:

  • Memuat Perjanjian Palsu
  • Pernyataan Kepemilikan Palsu
  • Penyalahgunaan Data
  • Pengancaman dari Salah Satu Pihak
  • Pemalsuan Data
  • Pengakuan sebagai WNI Padahal WNA

Apabila dalam prakteknya terdapat beberapa hal di atas, maka Waarmerking akan dianggap gagal dan tidak sah di mata hukum. Dengan begitu, pihak notaris tidak dapat menjadi saksi atas surat tersebut saat terjadi sengketa yang masuk ke ranah pengadilan.

Nah itulah beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait Waarmerking. Apakah tertarik untuk mencoba menerapkannya dalam surat perjanjian yang Anda buat?

Comments are closed.